Rameteo - Jakarta, Selain menjadi tersangka korupsi, Akil Mochtar juga terancam kasus narkotika. Hal ini menyusul ditemukannya narkoba di ruang kerja pria asal Kalimantan Barat itu.
Terkait penemuan tersebut, semua pegawai Mahkamah Konstitusi (MK) diminta menjalani tes urine. "Tidak hanya hakim konstitusi saja (yang dites urine), tapi juga pegawai MK secara kelembagaan. Termasuk juga di sini Sekjen MK yang telah menduduki jabatan tersebut selama 1 dekade terakhir," kata Erwin Natosmal Oemar, peneliti Indonesian Legal Roundtable (ILR), saat dihubungi, Senin (7/10/2013).
Tes urin dilakukan agar kemungkinan adanya peredaran narkoba di tubuh MK dapat diusut. Hasil tes urin juga dapat membantu mengembalikan kepercayaan publik kepada MK.
"Cuma itu yang bisa dilakukan oleh MK untuk menghilangkan dugaan dan prasangka negatif dari publik yang sudah masuk pada tahap mengkhawatirkan," ujarnya.
Erwin juga mengkritisi tes kesehatan saat seleksi hakim MK yang dinilai kurang terstruktur. Belum ada alat ukur yang jelas untuk mengecek kompetensi dan integritas para calon hakim tersebut.
"Makanya orang-orang seperti Akil bisa lolos meskipun sudah ada kritik dari publik. Dalam praktiknya kan tidak ada mekanisme yang jelas dalam seleksi hakim MK. Terakhir, tahu-tahu Patrialis ditunjuk sebagai hakim MK oleh Presiden. Apakah ada proses seleksi di sana? Setahu saya, tidak ada," ungkap Erwin.[detik]
